Nabirekab.go.id — Pemerintah Kabupaten Nabire mencatat sejarah baru dalam tata kelola aset daerah dengan menyelenggarakan lelang online perdana, sebagai bentuk transformasi menuju sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan modern.
Kegiatan lelang ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Bapak Pieter Erari, SE., M.Si., selaku Ketua Tim Lelang, yang secara resmi menyerahkan berita acara hasil lelang kepada para peserta yang dinyatakan menang. Dalam sambutannya, Pieter Erari menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya lelang berbasis digital ini.
“Pelaksanaan lelang online ini merupakan lompatan penting dalam sistem pengelolaan aset. Kita tidak hanya mengedepankan efisiensi, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujar Pieter Erari pada 15 April 2025.
Lelang online ini dilaksanakan bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sebagai lembaga yang berwenang dalam proses lelang negara. Dengan menggandeng KPKNL, Pemkab Nabire memastikan bahwa seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Objek lelang dalam tahap perdana ini mencakup sejumlah barang milik daerah yang sudah tidak digunakan atau mengalami penurunan fungsi ekonomis, seperti kendaraan dinas dan peralatan kantor. Semua proses mulai dari pengumuman, pendaftaran, penawaran, hingga penetapan pemenang dilakukan melalui platform lelang resmi milik pemerintah secara daring.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nabire, Bapak Willian Sembor, SE., M.Si., menyebut bahwa sistem lelang online ini tidak hanya memudahkan peserta dari berbagai wilayah untuk ikut serta, tetapi juga mengurangi potensi penyimpangan dalam proses lelang aset daerah.
“Kita ingin membangun budaya tata kelola yang bersih. Digitalisasi sistem lelang adalah bagian dari komitmen itu,” ujar Willian Sembor.
Melalui implementasi sistem ini, Pemerintah Kabupaten Nabire berharap dapat terus mendorong praktik pemerintahan yang lebih terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Hal ini juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Kegiatan lelang online perdana ini diharapkan menjadi awal yang baik bagi penyelenggaraan lelang-lelang berikutnya, sekaligus menjadi contoh konkret reformasi birokrasi di tingkat daerah yang berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan publik. (Admin/E)
85 orang membaca tulisan ini
