Nabirekab.go.id –– Pemerintah Kabupaten Nabire menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Transfer Infrastruktur (DTI) Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya perencanaan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP).
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Nabire, H. Burhanuddin Pawennari, pada 20 Mei 2025, yang menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, distrik, kampung, lembaga adat, serta masyarakat sipil dalam merancang program dan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran.
“Dana Otsus dan DTI harus benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya Orang Asli Papua, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, maupun pemberdayaan masyarakat. Ini komitmen moral dan konstitusional kita bersama,” tegas Wakil Bupati dalam sambutannya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Nabire, Mesak Magai, yang turut hadir dan memberikan arahannya, menegaskan bahwa pemanfaatan Dana Otsus harus diarahkan secara proporsional dan afirmatif untuk meningkatkan kualitas hidup Orang Asli Papua.
“Kami tidak ingin Dana Otsus hanya menjadi angka dalam laporan, tapi harus menjadi dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Pendidikan anak-anak asli Papua, layanan kesehatan, peningkatan ekonomi lokal, serta pelibatan OAP dalam pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas utama,” ujar Bupati Mesak Magai.
Beliau juga menambahkan bahwa Pemkab Nabire mendorong penguatan kapasitas kelembagaan kampung, UMKM OAP, serta pendampingan masyarakat adat agar dapat mengelola dan mengawasi sendiri proses pembangunan yang berlangsung di wilayah mereka.
Musrenbang ini dihadiri oleh para Kepala OPD, Forkopimda, para kepala distrik dan kampung, perwakilan lembaga keagamaan dan adat, tokoh pemuda, perempuan, serta mitra pembangunan. Dalam sesi diskusi, berbagai masukan strategis disampaikan untuk memastikan bahwa alokasi Dana Otsus dan DTI Tahun 2025 benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan memperkuat kemandirian Orang Asli Papua.
Sebagai tindak lanjut dari Musrenbang ini, pemerintah daerah akan memfinalisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen perencanaan lainnya yang mengacu pada skema pembiayaan Otsus dan DTI secara partisipatif dan transparan.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Nabire mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu membangun masa depan Nabire yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya—dengan Orang Asli Papua sebagai subjek utama pembangunan. (Admin/E)
24 orang membaca tulisan ini
