Nabirekab.go.id – Bupati Kabupaten Nabire, Mesak Magai membuat terobosan dalam membahas persoalan terkini di Kabupaten Nabire. Terobosan tersebut adalah pertama kalinya, Bupati Mesak menggelar coffee morning dengan melibatkan Forkopimda, para pejabat di lingkungan Pemkab Nabire, para tokoh adat, tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya, di Kantor Bupati Nabire, Rabu (23/3/22).
Coffee morning membahas sejumlah persoalan yang ada di daerah Kabupaten Nabire, yakni polemik pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB), soal wilayah adat, pelayanan pemerintahan, Sitkamtibmas dan persoalan lainnya.
Pada Coffee morning ini, Bupati Mesak mengatakan, “Saat ini ada sejumlah opini yang sedang berkembang di Nabire, salah satunya masalah pemekaran Provinsi Papua Tengah dan soal wilayah adat serta masalah sosial kemasyarakatan lainnya. Terkait pemekaran DOB, saya tegaskan bahwa saat ini kita bukan berjuang untuk memekarkan Provinsi Papua Tengah. Kalau perjuangan, itu sejak zaman Bupati AP Youw sudah selesai dan itu kebijakan pemerintah pusat.”
“Jadi, kalau dikasih kita terima, tidak dikasih juga tidak mengapa karena kita ini warga negara Indonesia yang hidup di Nabire maka kita taat kebijakan pemerintah pusat,” kata Bupati.
“Beberapa waktu lalu kami diundang oleh Depdagri dalam hal ini Dirjen Otda, dan saya sampaikan hal yang sama,” tuturnya.
“Saya sampaikan bahwa yang saya perjuangkan adalah ibukota provinsi Papua Tengah harus di Nabire. Saya sedikit kasih gambaran kepada Komisi II DPR RI maupun ke Depdagri, historis pemerintahan ada 7 kabupaten itu sentralnya di Nabire dulu, itu yang saya ceritakan, entah pemerintah pusat mau terima atau tidak itu urusan mereka,” tambahnya.
Sementara itu, terkait dengan adanya aspirasi dari 6 suku pesisir Nabire yang tidak ingin bergabung dengan Meepago dan ingin bergabung dengan wilayah adat Saireri, Bupati Mesak mengatakan, “Kita tahu Nabire ini kan terdiri dari 9 suku asli, yakni 6 suku pesisir dan 3 suku di wilayah gunung. Ada bererapa kabupaten di Papua yang juga terletak antara wilayah pesisir dan pegunungan, seperti Pegunungan Bintang dan Mimika.”
“Terkait hal ini saya mau sampaikan kepada 6 suku di Nabire bahwa itu tergantung pada gaya kepemimpinan yang akan pimpin kota itu. Teman-teman wajar saja demo, tapi gaya pelayanan publik, gaya kepemimpinan untuk melayani warga setempat itulah yang menjadi soal. Pada pemerintahan sebelumnya, anak asli Nabire tidak sampai 3 orang yang menjadi pejabat eselon II di daerah ini. Hari ini, ada 8 orang lebih orang asli pesisir menjadi pejabat. Jika dihitung termasuk gunung dan lereng dan di lembah, yang diberikan kepercayaan untuk menduduki jabatan eselon II mencapai 12 orang,” kata Bupati Mesak.
“Bagi keterwakilan suku-suku lain juga kita libatkan karena ini beragam dan kita membangun bersama. Ketika kita bicara masalah otonomi khusus di Provinsi Papua, saya katakan bahwa itu sub otonomi khusus untuk Nabire kan itu saya punya. Maka saya hargai 9 suku Nabire karena saya juga anak asli Nabire. Kita akan hargai bahwa mereka yang suku asli 2024 kita tidak akan ganti, siapa pun jadi bupati nantinya kita akan titip untuk menghargai orang asli Nabire,” kata dia.
Hadir dalam acara coffee morning ini adalah Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos, M.Si, Kapolres Nabire, AKBP I Ketut Suarnaya, S.I.K., S.H, Dandim 1705 Nabire, Letkol Inf Anjuanda Pardosi, Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, Muhammad Rizal, SH. MH, Ketua Pengadilan Negeri Nabire, Rudy Seryawan, SH, perwakilan DPRD Nabire, sejumlah komandan kesatuan TNI/Polri yang ada di Nabire, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, para kepala suku, dan sejumlah tamu undangan lainnya.***
.
856 orang membaca tulisan ini
