Nabirekab.go.id – Pemerintah Kabupaten Nabire menggelar kegiatan Entry Briefing pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Rabu (08/04/2025). Kegiatan ini menjadi tahapan lanjutan dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Tengah. Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Nabire, Yulianus Pasang, yang mewakili Bupati Nabire. Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa kehadiran BPK bukan semata untuk melakukan pemeriksaan, tetapi juga sebagai bentuk pendampingan bagi pemerintah daerah.
“Tujuan BPK datang adalah melakukan pendampingan kepada kami melalui pemeriksaan terinci. Sebelumnya kami telah didampingi selama 40 hari, dan ke depan juga akan didampingi kembali selama 40 hari,” ujarnya.
Sekda: Terima dengan Suka Cita dan Tindak Lanjuti Cepat
Sekda menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menerima proses pemeriksaan dengan sikap terbuka dan penuh tanggung jawab. “Kepada bapak ibu kepala OPD, agar menerima ini dengan suka cita. Apa yang menjadi catatan agar segera ditindaklanjuti,” tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa berbagai kekurangan dalam pengelolaan keuangan, baik karena kelalaian, ketidaktahuan, maupun tidak mengikuti prosedur, harus segera diperbaiki secara serius.
“Kalau ada kelalaian, ketidaktahuan, atau tidak mengikuti prosedur, mari kita sungguh-sungguh benahi. Karena kita penuh tanggung jawab, maka semua akan selesai,” katanya.
Sekda bahkan mencontohkan komitmen pribadinya dalam mendukung proses pemeriksaan tersebut. “Termasuk saya, kalau saya dipanggil, maka saya akan datang, menindaklanjuti, dan menghadap secara terbuka agar kita diberikan petunjuk,” tambahnya. Ia juga menegaskan bahwa kegiatan pemeriksaan oleh BPK merupakan agenda penting yang tidak bisa diabaikan oleh seluruh OPD. “Kegiatan ini tidak bisa ditinggalkan. Jika ada undangan atau pemberitahuan dari BPK, maka itu harus didahulukan,” ujarnya.
BPK: Pemeriksaan Lanjutan dan Berbasis Regulasi
Sementara itu, perwakilan BPK RI Papua Tengah, Wisnu Kuncoro Adhi, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari rangkaian proses audit yang telah dimulai sebelumnya. “Pemeriksaan ini masih satu rangkaian dengan yang sebelumnya. Pemkab Nabire sudah menyerahkan laporan keuangan dan saat ini kami tindak lanjuti dengan pemeriksaan lapangan,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang tentang BPK dan regulasi terkait pengelolaan keuangan negara.
Target Pertahankan Opini WTP
Wisnu juga menyinggung capaian Pemerintah Kabupaten Nabire yang telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut. “Nabire sudah memperoleh opini WTP sebanyak sembilan kali berturut-turut sejak tahun 2016,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan, seperti kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
Gunakan Teknologi dalam Pemeriksaan
Dalam pelaksanaan pemeriksaan kali ini, BPK juga akan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi. “Kami akan menggunakan teknologi informasi, termasuk pengiriman data melalui WhatsApp, email, dan media lainnya. Jadi tidak semua harus dilakukan secara tatap muka, bisa juga dilakukan secara daring,” jelas Wisnu.
Ia menambahkan bahwa hasil pemeriksaan nantinya akan didokumentasikan dalam sistem aplikasi sebagai bahan pembelajaran untuk perbaikan di masa mendatang. “Hasilnya akan difiksikan dalam aplikasi agar menjadi pembelajaran ke depan,” katanya.
Harapan Bangun Komunikasi yang Baik
Di akhir penyampaiannya, BPK berharap adanya komunikasi yang baik antara tim pemeriksa dan pemerintah daerah selama proses audit berlangsung. “Kami berharap komunikasi kita bisa berjalan dengan baik, sehingga proses pemeriksaan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi perbaikan tata kelola keuangan daerah,” tutupnya. Kegiatan Entry Briefing ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Nabire untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mempertahankan capaian opini WTP yang telah diraih selama ini. ***
About the Author
