NABIREKABG.ID. – Pemerintah Kabupaten Nabire menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Bapperida Nabire, Selasa (10/3/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan perangkat daerah, DPRK Nabire, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nabire, Dr. H. Mukayat, dalam sambutannya menjelaskan bahwa Forum Perangkat Daerah merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah sebelum penyusunan RKPD. Forum ini melibatkan perangkat daerah, DPRK, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat untuk membahas rencana kerja perangkat daerah secara terpadu.
Menurut Mukayat, tujuan utama forum ini adalah menyelaraskan program antar perangkat daerah, menyempurnakan rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD, serta mengakomodasi berbagai usulan masyarakat yang muncul melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selain itu, forum ini juga menjadi ruang untuk menentukan prioritas program sesuai kemampuan anggaran daerah serta menyinkronkan kebijakan pembangunan daerah dengan program pemerintah provinsi dan nasional.
Sementara itu, Ketua DPRK Nabire, Nancy Warobay, menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran DPRK yang disampaikan dalam forum tersebut merupakan aspirasi yang diperoleh langsung dari masyarakat di kampung-kampung.
“Pokok pikiran DPRK bukan karena kedekatan atau karena teman, tetapi kami peroleh langsung dari masyarakat saat turun ke kampung-kampung. Karena itu saya berharap usulan masyarakat yang disampaikan dari kampung dapat menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan,” ujarnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Nabire, Yulianus Pasang, membuka kegiatan ini dan menekankan pentingnya evaluasi terhadap berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia mencontohkan beberapa pembangunan fasilitas yang belum dimanfaatkan secara optimal, seperti pasar yang telah dibangun namun tidak digunakan, gedung sekolah yang dibangun tetapi tidak memiliki siswa, hingga kantor distrik yang tidak dimanfaatkan.
“Kita harus turun langsung ke masyarakat untuk memastikan pembangunan yang dilakukan benar-benar dibutuhkan. Jangan sampai kita membangun tetapi tidak digunakan,” kata Sekda.
Menurutnya, penyusunan RKPD harus menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi bersama sehingga program pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Nabire.
“Kita akan memprogramkan kegiatan yang benar-benar mendesak dan penting bagi masyarakat,” tambahnya. ***
About the Author
