Nabirekab.go.id – Kamis 11 Februari 2016 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Bpk. Boediarso Teguh Widodo,ME bersama anggota Badan Anggaran DPR RI Bpk. Roberth Rouw dan tim tiba di Nabire. Rombongan disambut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan istirahat sejenak di ruang VIP bandara sebelum kemudian beranjak menuju Guest House guna mengikuti sekaligus membuka Kegiatan Sosialisasi Dana Desa dan Dana Transferan Ke Daerah.
Dirjen Perimbangan Keuangan dalam sambutannya meyampaikan bahwa. “Sesuai dengan isi Nawacita yaitu membangun dari daerah utamanya daerah perbatasan, maka untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berbasis pembangunan desa, maka tidak mungkin pembangunan berjalan tanpa dana, karena itu langkah yang kita tempuh diantaranya revolusi penganggaran yaitu anggaran untuk daerah dinaikkan. Selain merubah total anggaran yang dialokasikan ke daerah kita juga merubah cara alokasinya, dimana dana insentif di berikan kepada daerah yang berprestasi dibidang pengelolaan dana daerah. Untuk itu penggunaan dan pengelolaan dana desa ini harus tepat dan di prioritaskan untuk membiayai pembangunan di kampung-kampung.
Senada juga yang disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran DPR RI bahwa sebagai wakil rakyat beliau menitip pesan supaya dana tersebut dikelola dengan baik agar masyarakat yang ada di kampung-kampung dapat merasakan hidup sejahtera. Beliaupun meyampaikan bahwa forum sosialisasi ini sangat baik, karena melalui kegiatan ini para Kepala Kampung yang tidak mengerti pengolaaan dana kampung dapat memperoleh informasi secara langsung dan lebih lengkap sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang pengelolaan dana kampung.
Kegiatan yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Drs.Johny Pasande, Pejabat eselon II dan III serta para Kepala Kampung yang ada di Kabupaten Nabire ini dilanjutkan dengan pemaparan materi. diantaranya : Materi Kebijakan Umum Transfer Ke Daerah TA 2016 disajikan oleh Direktur Dana Perimbangan (Bpk. Rukijo), Kebijakan Umum DAU dan DID TA 2016 oleh Kasubdit DAU (Bpk. Kresnadi Prabowo Mukti), Kebijakan DBH TA 2016 oleh Kasubdit DBH SDA (Bpk. Anwar Syahdat),juga materi Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kampung serta Penyusunan Peraturan Kampung yang di sajikan oleh Kepala BPMPK Kabupaten Nabire. Selain itu disampaikan pula beberapa materi lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan dana. Kegiatan ini kemudian diakhiri dan ditutup setelah sebelumnya diadakan sesi tanya jawab.
625 orang membaca tulisan ini
