Apel Gabungan Menandai Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke XIX tahun 2015 Kabupaten Nabire.

otda1Nabirekab.go.id,- Bertempat di lapangan apel kantor Bupati Kabupaten Nabire, Senin (27/4) dilaksanakan Apel gabungan dalam rangka peringatan Hari Otonomi Daerah ke XIX tahun 2015, dengan mengangkat tema “ Menghadirkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis Dan Melayani Masyarakat Dalam Mendorong Terbentuknya Daya Saing, Kreatifitas Dan Inovasi Dengan Mengandalkan Kekhasan Daerah Demi Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. Hadir dalam Apel gabungan tersebut Bupati Kabupaten Nabire Isaias Douw ,S.Sos, SETDA Kabupaten Nabire Drs Jhoni Pasande, Asisten Bidang Pemerintahan Drs I Wayan Mentaya, MUSPIDA Kabupaten Nabire, Pimpinan SKPD, Para Esalon II,III dan IV serta seluruh PNS yang ada dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Nabire.

otda3Bertindak sebagai Pemimpin Apel kepala Distrik Nabire Maickel Danomira, S.STP, MSi dan sebagai Pembina Apel Bupati Kabupaten Nabire Isaias Douw, S.Sos. Dalam sambutannya Bupati Nabire membacakan Amanat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo. dikatakannya “ Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah harus dimaknai sebagai kesempatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan mayarakat melalui peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan di daerah.”

Diakhir amanatnya Tjahjo Kumolo menyampaikan dan menegaskan lagi kepada kita Visi Misi  Nawa Cipta Presiden RI yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Ditambahkannya ada 6 faktor yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam upaya memperkuat kebijakan otonomi daerah yaitu :

  1. Pelaksanaan otonomi  daerah   memerlukan  eksistensi kelembagaan   daerah  yang  diisi oleh  SDM aparatur pro fesional.  Berbagai  lembaga   daerah   baik  berupa dinas,  kantor,  dan  badan   harus menyelenggarakan fungsi-fungsi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.   Struktur organisasi  pada   kelembagaan daerah   harus  menganut   prinsip  tepat   ukuran  (right sizing), sinergis  dan dapat  merespon cepat  kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, SDM aparatur daerah dituntut proaktif dalam menyikapi     berbagai      dinamika kehidupan masyarakat, memiliki kompetensi dan kapasitas yang tinggi,    serta selanjutnya mempelajari perkembangan lingkungan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan  daerah.
  2. Kualitas pelaksanaan otonomi daerah memerlukan pengembangan kapasitas daerah baik dalam hal , sistem dan sumber-sumber  pendanaan di daerah.  Daerah  harus dapat   mengidentifikasi dengan tepat kapasitas yang     dimilikinya untuk dapat menghasilkan berbagai kemajuan-kemajuan yang diharapkan.
  3. Keberagaman masyarakat merupakan suatu fakta yang menjadi acuan para pendiri bangsa.  Keberagaman masyarakat harus dapat direfleksikan dengan penyediaan  berbagai kebijakan daerah yang menjamin hak-hak hidup serta dapat  menumbuhkan berbagai kreasi dan inovasi untuk  kemajuan daerah.
  4. Keterjangkauan pelayanan kepada masyarakat merupakan suatu tantangan di  negara  yang  terdiri dari  puluhan  ribu   kepulauan   dengan    perbedaan kualitas   infrastruktur  antara    satu   daerah    dengan lainnya.   Untuk  itu,   perhatian    terhadap penataan daerah difokuskan  pada    daerah-daerah    terpenci/, pulau-pulau    terluar,  daerah   rawan   bencana    dan daerah  rawan konflik agar dapat  menciptakan  pusat­ pusat     pertumbuhan       baru     serta    ketersediaan pelayanan  dengan     tetap    memperhatikan     skala ekonomis dan pelaksanaannya..
  5. Otonomi daerah mendorong munculnya para pemimpin daerah yang kapabel dan asektabel melalui pemilihan kepala daerah secara langsung, termasuk juga untuk mendapatkan pemimpin daerah yang peduli serta dapat merespon berbagai masalahan masyrakatnya. Demikian pula eksistensi DPRD harus diperkuat untuk   menjamin  check  and balances penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  6. Selanjutnya bagi daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak di tahun 2015, kami meminta kepada saudara-saudara untuk mempersiapkan dengan sebaik baiknya terkait dengan peyediaan pendanaan,keamanan,ketertibaan dan netralitas PNS sehingga pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak dapat berjalan secara demokratis, lancar, tertib dan aman.

otda2Akhirnya dengan semangat hari Otonomi Daerah ke XIX dapat merefleksikan kembali makna otonomi daerah dan menjadi spirit dalam mengembangkannya dimasa yang akan datang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (u.r)otda4

Leave a Comment

*

code