Seperti Kita ketahui bersama, bahwa sebelum dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah hanya merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat untuk melakukan pungutan. Dengan diserahkannya pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2) menjadi Pajak Daerah, artinya bahwa Pemerintah telah memberikan kewenangan secara langsung kepada Daerah Kabupaten, untuk lebih optimal mengelolah Pajak sebagai salah satu jenis Pajak Daerah yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah.
Pemberian kewenangan ini, selain bernilai positif juga merupakan tantangan bagi daerah, karena secara otomatis akan bertambah beban kerja dari SKPD yang menanganinya, untuk itu diperlukan kemampuan dan skill yang baik dari aparatur yang memiliki Sumber Daya Manusia yang handal, serta didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Kitapun perlu mengambil langkah – langkah yang terencana dan pasti, agar proses pengelolaan, pemungutan dan penatausahaan PBB – P2 dan BPHTB dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga pembangunan Kabupaten Nabire semakin merata baik di Perkotaan maupun di Perdesaan menuju masyarakat Nabire yang berkeadilan sejaterah dan mandiri.
Demikian sambutan Bupati Nabire Isaias Douw, S.Sos yang dibacakan secara langsung pada Launching (Peluncuran Perdana) dan Peresmian Kantor Dispenda Bidang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2) dan BPHTB menjadi Pajak Daerah di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire Jln. Pepera Nabire pada Senin 19 Mei 2014. Turut hadir dalam kegiatan tersebut : Wakil Bupati Nabire Mesak Magai, S.Sos, M.Si, Plt.Sekretaris Daerah Kab.Nabire Drs. Johny Pasande, Muspida Kab.Nabire, para Asisten , Staf Ahli , Pimpinan Bank Papua kab.Nabire, para Kepala SKPD, para Kepala Distrik dan undangan lain.
Senada juga yang disampaikan oleh Pimpinan Cabang Bank Papua lewat sambutan singkatnya bahwa kegiatan tersebut adalah kerjasama antara Bank Papua dan Pemerintah Kab. Nabire melalui Dinas Pendapatan Daerah, dan juga merupakan bentuk kepedulian Bank Papua terhadap masyarakat Nabire untuk itu mohon dukungan dari semua pihak agar Bank Papua tetap eksis dan tetap baik kedepan untuk membangun Nabire.
Peresmian yang diawali dengan Laporan Ketua Panitia Bpk Y. Bindosano ini, ditandai dengan pembukaan selubung papan nama dan pengguntingan pita oleh Bupati Nabire dilanjutkan dengan peninjauan kesiapan sarana dan prasarana kemudian pembayaran perdana PBB – P2 oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dll.
897 orang membaca tulisan ini
