{"id":5560,"date":"2015-11-09T11:00:23","date_gmt":"2015-11-09T02:00:23","guid":{"rendered":"http:\/\/nabirekab.go.id\/?p=5560"},"modified":"2015-11-09T11:12:04","modified_gmt":"2015-11-09T02:12:04","slug":"siaran-pers-paket-kebijakan-ekonomi-vi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nabirekab.go.id\/portal\/archives\/5560","title":{"rendered":"SIARAN PERS PAKET KEBIJAKAN EKONOMI VI"},"content":{"rendered":"


\n<\/a>\"ek1\"<\/a>Menggerakkan Ekonomi di Wilayah, Pinggiran Penyediaan Air untuk Rakyat Secara Berkeadilan dan Proses Cepat Impor Bahan Baku Obat<\/strong><\/p>\n

Pemerintah kembali mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi. Dalam Paket Kebijakan Ekonomi VI ini, Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan ada 3 kebijakan deregulasi yang dikeluarkan, yakni:<\/p>\n

    \n
  1. Upaya Menggerakkan Perekonomian Di Wilayah Pinggiran Melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)<\/li>\n
  2. Penyediaan Air Untuk Masyarakat Secara Berkelanjutan Dan Berkeadilan<\/li>\n
  3. Proses Cepat (paperless) Perizinan Impor Bahan Baku Obat<\/li>\n<\/ol>\n

    \"ek7\"<\/a><\/p>\n

      \n
    1. Upaya Menggerakkan Perekonomian Di Wilayah Pinggiran Melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

      Pengembangan KEK belum memenuhi harapan seperti yang diharapkan dalam UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yakni untuk menciptakan kawasan-kawasan yang menarik sebagai tujuan investasi (foreign direct investment<\/em>) dan sebagai penggerak perekonomian di wilayah-wilayah yang selama ini belum berkembang. Antara lain ini akibat belum ditetapkannya insentif dan kemudahan investasi di KEK.<\/p>\n

      Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, saat ini terdapat 8 (delapan) KEK yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah, yaitu Tanjung Lesung (Banten), Sei Mangkei (Sumatera Utara), Palu (Sulawesi Tengah), Bitung (Sulawesi Utara), Mandalika (NTB), Morotai (Maluku Utara), Tanjung Api-Api (Sumatera Selatan) dan Maloi Batuta Trans Kalimantan\/MBTK (Kalimantan Timur).<\/p>\n

      \u201cPP-nya sudah diparaf dan dikirim ke tempat pak Pram (Menseskab Pramono Anung, red),\u201d kata Darmin Nasution kepada wartawan.<\/p>\n


      \n<\/a>Dari delapan KEK yang sudah ditetapkan, baru 2 (dua) KEK yang pengoperasiannya sudah dicanangkan Presiden Jokowi pada awal 2015. Selebihnya masih dalam tahap pembangunan.<\/p>\n

      \u201cKebijakan deregulasi yang dikeluarkan diharapkan bisa memberikan kepastian, sekaligus memberi daya tarik bagi penanam modal, serta memberikan kesempatan kerja dan memberikan penghasilan bagi para pekerja di wilayah masing-masing,\u201d ta,bah Darmin. Seluruh fasilitas ini ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK.<\/p>\n

      \"ek6\"<\/a>
      \n<\/a>Darmin menjelaskan, pemberian berbagai insentif ini diharapkan mampu mendorong pengembangan dan pendalaman klaster industri berbasis sumber daya lokal yang dimiliki masing-masing lokasi KEK. Selain itu, PP ini juga akan mendorong keterpaduan upaya menciptakan iklim investasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Karena itu, pelaksanaan PP ini akan efektif apabila Pemda setempat berkomitmen untuk memberikan fasilitas daerah yang diperlukan.<\/p>\n

      Materi yang diatur dalam PP ini akan mencakup bentuk dan besaran insentif fiskal, serta berbagai fasilitas dan kemudahan di bidang ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan dan kemudahan perizinan.<\/p>\n

      Investasi pada rantai produksi yang menjadi fokus KEK akan diberi insentif lebih besar dibanding dengan investasi yang bukan menjadi fokus KEK.<\/p>\n

      Berbagai fasilitas dan kemudahan yang akan diberikan di KEK meliputi:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
      No<\/strong><\/td>\nBidang<\/strong><\/td>\nFasilitas dan Kemudahan<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
      1.<\/td>\nPajak Penghasilan (PPh)<\/td>\n\u00a7\u00a0 Kegiatan Utama (Tax Holiday):<\/p>\n

      \u2013\u00a0\u00a0\u00a0 pengurangan PPh\u00a0 sebesar 20-100% selama10-25 tahun dengan nilai investasi lebih dari Rp. 1 triliun.<\/p>\n

      \u2013\u00a0\u00a0\u00a0 pengurangan PPh\u00a0 sebesar 20-100% selama 5-15 tahun dengan nilai investasi lebih dari Rp. 500 milyar.<\/p>\n

      \u00a7\u00a0 Kegiatan di luar Kegiatan Utama (Tax Allowance):<\/p>\n

      \u2013\u00a0\u00a0\u00a0 Pengurangan penghasilan netto sebesar 30% selama 6 tahun;<\/p>\n

      \u2013\u00a0\u00a0\u00a0 Penyusutan yang dipercepat;<\/p>\n

      \u00a7\u00a0 PPh atas deviden sebesar 10%<\/p>\n

      Kompensasi kerugian 5-10 tahun.<\/td>\n<\/tr>\n

      2.<\/td>\nPPN dan PPnBM<\/td>\n\u00a7\u00a0 Impor: tidak dipungut<\/p>\n

      \u00a7\u00a0 Pemasukan dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke KEK tidak dipungut<\/p>\n

      \u00a7\u00a0 Pengeluaran dari KEK ke\u00a0 TLDDP\u00a0 tidak dipungut<\/p>\n

      \u00a7\u00a0 Transaksi antar pelaku di KEK: tidak dipungut<\/p>\n

      \u00a7\u00a0 Transaksi dengan pelaku di KEK lain: tidak dipungut<\/td>\n<\/tr>\n

      3.<\/td>\nKepabeanan<\/td>\n\u00a7\u00a0 Dari KEK ke pasar domestik: tarif bea masuk memakai ketentuan Surat Keterangan Asal (SKA)<\/td>\n<\/tr>\n
      4.<\/td>\nPemilikan Properti Bagi Orang Asing<\/td>\n\u00a7\u00a0 Orang asing\/badan usaha asing dapat memiliki hunian\/properti di KEK (Rumah Tapak atau Satuan Rumah Susun).<\/p>\n

      \u00a7\u00a0 Pemilik hunian\/properti diberikan izin tinggal dengan Badan Usaha Pengelola KEK sebagai penjamin<\/p>\n

      \u00a7\u00a0 Dapat diberikan pembebasan PPnBM dan PPn atas barang sangat mewah (luxury)<\/td>\n<\/tr>\n

      5.<\/td>\nKegiatan Utama Pariwisata<\/td>\n\u00a7\u00a0 Dapat diberikan pengurangan Pajak Pembangunan I sebesar 50-100%<\/p>\n

      \u00a7\u00a0 Dapat diberikan pengurangan Pajak Hiburan sebesar 50-100%<\/td>\n<\/tr>\n

      6.<\/td>\nKetenagakerjaan<\/td>\n\u00a7\u00a0 Di KEK dibentuk Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Khusus<\/p>\n

      \u00a7\u00a0 Hanya 1 Forum SP\/SB di setiap perusahaan<\/p>\n

      \u00a7\u00a0 Pengesahan dan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di KEK<\/p>\n

      \u00a7\u00a0 Perpanjangan Ijin Menggunakan Tenaga kerja Asing (IMTA) di KEK<\/td>\n<\/tr>\n

      7.<\/td>\nKeimigrasian<\/td>\n\u00a7\u00a0 Fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan selama 30 hari dan dapat diperpanjang 5 (lima) kali masing-masing 30 hari<\/p>\n

      \u00a7\u00a0 Visa kunjungan beberapa kali (multiple visa) yang berlaku 1 tahun<\/p>\n

      \u00a7\u00a0 Izin tinggal bagi orang asing yang memiliki properti di KEK<\/p>\n

      \u00a7\u00a0 Izin tinggal bagi orang asing lanjut usia yang tinggal di KEK Pariwisata<\/td>\n<\/tr>\n

      8.<\/td>\nPertanahan<\/td>\n\u00a7\u00a0 Untuk KEK yang diusulkan Badan Usaha Swasta diberikan HGB dan perpanjangannya diberikan langsung bersamaan dengan proses pemberian haknya.<\/p>\n

      \u00a7\u00a0 Administrator KEK dapat memberikan pelayanan pertanahan<\/td>\n<\/tr>\n

      9.<\/td>\nPerizinan<\/td>\n\u00a7\u00a0 Administrator berwenang menerbitkan izin prinsip dan izin usaha melalui pelayanan terpadu satu pintu di KEK<\/p>\n

      \u00a7\u00a0 Percepatan penerbitan izin selambat-lambatnya 3 jam (dalam hal persyaratan terpenuhi)<\/p>\n

      \u00a7\u00a0 Penerapan perizinan dan nonperizinan daftar pemenuhan persyaratan (check list<\/em>)<\/p>\n

      \u00a7\u00a0 Proses dan penyelesaian perizinan dan non perizinan keimigrasian, ketenagakerjaan, dan pertanahan di Administrator KEK<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

      \"ek3\"<\/a><\/p>\n

        \n
      1. Penyediaan Air Untuk Masyarakat Secara Berkelanjutan Dan Berkeadilan<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

        Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No.85\/PUU-XI\/2013 memutuskan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Untuk mengisi kekosongan hukum sebagai dampak pembatalan undang-undang tersebut, Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan diberlakukan kembali.<\/p>\n

        Dalam putusan MK tersebut, ada 6 prinsip yang harus diperhatikan, yaitu :<\/p>\n