{"id":4038,"date":"2015-04-01T13:33:59","date_gmt":"2015-04-01T04:33:59","guid":{"rendered":"http:\/\/nabirekab.go.id\/?p=4038"},"modified":"2015-07-15T12:59:17","modified_gmt":"2015-07-15T03:59:18","slug":"musyawarah-perencanaan-pembangunan-daerah-musrenbangda-tahun-2015-di-kabupaten-nabire","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nabirekab.go.id\/portal\/archives\/4038","title":{"rendered":"MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (MUSRENBANGDA) TAHUN 2015 di KABUPATEN NABIRE"},"content":{"rendered":"

\"musren1\"<\/a>Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi Dan Kestabilan Keamanan Daerah Menuju Terselenggaranya Pemerintahan Yang Demokratis, Transparan, Bersih Dan Berkeadilan, itulah tema yang diangkat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) tahun 2015 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nabire tahun 2016, yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Nabire pada tanggal 31 Maret 2015 di Aula Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire.<\/p>\n

\"musren2\"<\/a>Turut hadir pada acara tersebut Forkompinda Kabupaten Nabire, Anggota DPRD, Plt. Sekda, Para Asisten Sekda, Kepala SKPD Otonom\/Vertikal, Kepala Distrik, Kepala BUMN\/BUMD, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Perempuan. Acara ini dibuka dan ditutup oleh Bupati Nabire, yang dalam sambutannya Bupati Nabire Isaias Douw, selalu mengingatkan kita semua terutama kepada Bappeda, Dinas PU dan BPKAD selalu bekerja sama dalam penyusunan APBD di tahun-tahun mendatang.<\/p>\n

<\/p>\n

\"musren3\"<\/a>Dalam Arahan Kepala Bappeda Provinsi Papua yang dibacakan oleh Plt. Sekda Drs. I Wayan Mintaya, menyatakan bahwa setiap Kabupaten\/Kota dalam melaksanakan suatu rancangan pembangunan agar bersinergi dengan RPJMD Provinsi Papua, untuk mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera, maka diperlukan koordinasi dan sinkronisasi yang menyeluruh terhadap perencanaan pembangunan disegala bidang.<\/p>\n

\"musren4\"<\/a>Sementara itu Kepala BPS Kabupaten Nabire Wempy Howay, SE, mengatakan bahwa BPS sangat berperan dalam Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder, Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional, Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik, Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.\u00a0\"musren5\"<\/a>dan Kepala Bappeda Kabupaten Nabire Frence The, S.IP memberikan arahan tentang Rancangan awal RKPD 2016, karena RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (pasal 5, UU 25\/2004), yang Merupakan pedoman\u00a0 dalam penyusunan Rancangan\u00a0 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan juga RKPD 2016 merupakan RKPD masa transisi setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Nabire Tahun 2011 \u2013 2015. RKPD Tahun 2016 akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Tahun Pertama RPJMD Kabupaten Nabire bagi Bupati terpilih periode berikutnya.\u00a0Acara ini diakhiri dengan diskusi antara mitra Bappeda dan SKPD, yang terdiri dari 3 kelompok yaitu kelompok Fisik dan Prasarana, Ekonomi dan Sosial Budaya.<\/p>\n