Provinsi Papua Tengah resmi dimekarkan sejak DPR RI toki palu pada tanggal 30 Juni 2022 dan kemudian disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Juli 2022. Provinsi Papua Tengah lahir melalui proses panjang dan dinamikan pro-kontra serta tarik menarik antara Papua dan Jakarta. Kini, 8 kabupaten telah menjadi bagian dari provinsi baru ini. Pembangunan ke depan tentu bukan tanpa tantangan. Tantangan banyak.
Tidak hanya dari aspek pembangunan layanan dasar tetapi sejumlah hal yang dikhawatirkan orang asli Papua adalah juga tantangan di masa depan untuk dipikirkan dan dijawab dalam pembangunan di provinsi baru ini.
Dari aspek layanan dasar, Provinsi Papua Tengah akan beranjak dari kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) delapan kabupaten yang masih sangat rendah, yaitu, IPM Nabire 69,15; IPM Dogiyai 55; IPM Deiyai 49,96; IPM Paniai 56,07;IPM Intan Jaya 48,99; IPM Puncak Jaya 48,34, IPM Puncak 43, 17; dan IPM Mimika 74,47.
IPM menurut standar United Nations Development Program (UNDP), adalah IPM >80 sangat tinggi, IPM 70-79 tinggi, dan IPM 60-69 sedang. Berdasarkan standar ini, hanya Kabupaten Mimika berada di kategori tinggi dan Nabire mengikutinya. IPM adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu: (1) Umur panjang dan sehat (angkat harapan hidup, indeks kesehatan); (2) Pengetahuan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, indeks pendidikan; (3) Kehidupan yang layak (PNB, indeks pengeluaran).
Nah, mengapa Timika tinggi dan Nabire mengikutinya. Timika adalah kabupaten industry, dimana perusahaan raksasa PT Freeport beroperasi sehingga pendapatan asli daerahnya sangat besar, mencapai 3 trilyun dan lebih dari 70 persen penduduk adalah penduduk non-Papua. Nabire, tentu karena kabupaten induk dengan akses transportasi yang cukup memadai dan penduduknya telah beragam serta sejumlah akses layanan dasar tersedia.
Sudah bisa dipastikan bahwa IPM Kabupaten lainnya masih sangat rendah karena kabupaten baru dengan akses transportasi dan layanan dasar masih sangat minim. Juga, beberapa di antaranya masih sering terjadi konflik bersenjata.
Kondisi ini adalah tantangan di depan mata dan itulah salah satu alasan kehadiran provinsi Papua Tengah, yaitu memperpendek rentang kendali pelayanan sehingga IPM-naik sebagai bukti masyarakatnya mencapai kesejahteraan (bukti adanya pembangunan manusia).
Kita ke Nabire. Nabire sebagai kabupaten induk, mestinya IPM Nabire berada di angka 70-an. Namun, tidak demikian karena APBD Nabire masih kecil dibandingkan penduduk dan jangkauan luas wilayah yang besar. Juga karena selama ini Nabire menjadi pusat layanan pendidikan dan kesehatan dari sejumlah kabupaten di wilayah Meepago.
Itulah yang disadari oleh Bupati Mesak Magai sejak ia dilantik dan kemudian berupaya menaikan PAD dan ketiga pemerintah pusat siap mengesahkan Papua Tengah maka ia melakukan loby terbuka dan senyap untuk merealisasikan ibu provinsi di Nabire. Dan, hal itu telah ia buktikan.
Perlu diketahui bahwa Bupati Mesak tidak memperjuangkan pemekaran Provinsi Papua Tengah karena ia sadari bahwa itu adalah program pemerintah pusat untuk kemajuan daerah dan stabilitas. Yang Mesak Magai perjuangkan adalah ibu kota Papua Tengah harus di Nabire agar pembangunan kawasan Meepago dapat dibangun dengan hadirnya Papua Tengah dengan ibu kota di Nabire.
Alasannya jelas, Nabire kabupaten induk dan sebagai pintu gerbang arus barang dan manusia dari dan ke kabupaten-kabupaten wilayah Meepago sehingga pencepatan pembangunan dan akses pada layanan dasar (pendidikan, kesehatan dan ekonomi rakyat) di wilayah Meepago lebih cepat dan efektif.
Atas kesadaran IPM yang rendah dan sebagai ibu kota Provinsi Papua tengah, Bupati Mesak menggencot pembangunan sejumlah aspek. Aspek infrastruktur dilakukan penataan jalan dalam kota dan luar kota, pendidikan dasar serta pembangunan asrama bagi suku terasing dan bagi mahasiswa di Jayapura, pembenahan bidang kesehatan, bidang olahraga, peningkatan ekonomi masyarakat Papua, dan lainnya.
Dan, sebagai ibu kota, Bupati Mesak juga menyerahkan sejumlah aset daerah kepada Provinsi Papua tengah sebagai sarana untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.
Kehadiran Provinsi Papua kita harapkan menyediakan layanan dasar, fasilitas dan keberpihakan kepada orang asli Papua. Tetapi, berpangku tangan menunggu pemerintah adalah bukan budaya orang asli Papua. Mulai sekarang, memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sendiri, membuka jualan bensin, membuka bengkel kecil-kecilan, belajar jualan pulsa depan rumah, jika ada lokasi gunakan sendiri untuk berkebun atau beternak. Bagi pelajar dan mahasiswa belajarlah sungguh-sungguh, tinggalkan celoteh di media sosial, bergaulah dengan buku dan belajar keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di zaman ini. Karena, kita berada di zaman di mana kita dihargai karena kemampuan kita, bukan karena yang lain! [Tim Dinas Kominfo Nabire]
30,612 orang membaca tulisan ini
