NABIRE – Dana yang mengalir ke kampung membawa peluang pembangunan, tetapi juga menuntut pengelolaan yang rapi. Pesan itu mengemuka dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 yang diselenggarakan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah di Aula Kristus Sahabat Kita (KSK) Nabire, Rabu (14/10/2026).

Plt. Kepala Perwakilan BPKP Papua Tengah, Catur Budi Wibowo, menyebut kewenangan dan sumber daya lewat Dana Desa harus dibarengi komitmen semua pihak. Ia mengajak kampung memperkuat tata kelola dan meniru cara kerja kampung yang sudah lebih maju.

Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP, Arman Sahri Harahap, menjelaskan bahwa pengawasan tidak berhenti pada upaya mencegah penyimpangan. BPKP juga membantu pemerintah kampung membenahi cara kerja agar anggaran dipakai sesuai aturan dan hasilnya dirasakan warga. Untuk itu, ia mendorong pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan menekankan kerja sama BPKP, pemerintah daerah, pemerintah kampung, dan instansi terkait.

Bupati Nabire, Mesak Magai, yang membuka kegiatan ini menyebut kampung sebagai titik awal pembangunan daerah. Karena itu, anggarannya harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, hemat, dan berdaya guna. Ia meminta kepala kampung, sekretaris, bendahara, dan perangkat lain memahami tugasnya, serta menyusun laporan yang lengkap dan tepat waktu.

Workshop yang bertema tata kelola keuangan desa berkualitas untuk kemandirian dan pemberdayaan masyarakat desa ini diikuti pimpinan perangkat daerah, kepala distrik, kepala kampung beserta pendamping, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), pendamping lokal kampung, dan pendamping distrik.

Pemkab Nabire berharap evaluasi ini membuat pengelolaan keuangan kampung lebih tertib dan akuntabel.