Wujudkan Pemerintahan Bersih, Pemkab Nabire Gandeng Kejari Sosialisasikan Antikorupsi
NABIRE – Aula Inspektorat Kabupaten Nabire menjadi lokasi kegiatan sosialisasi antikorupsi yang digelar Pemerintah Kabupaten Nabire pada Rabu (9/9/2026). Mengusung lima nilai kerja aparatur: jujur dalam bertindak, melayani dengan hati dan integritas, disiplin dan taat aturan, berani tolak korupsi, serta bertanggung jawab dalam tugas, kegiatan ini menghadirkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Nabire sebagai pemateri di hadapan jajaran ASN dan pimpinan organisasi perangkat daerah.
Bupati Nabire Mesak Magai, yang membuka kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa sosialisasi ini tidak dimaksudkan sekadar sebagai seremoni tahunan. Ia mendorong agar nilai-nilai antikorupsi benar-benar tertanam dalam praktik kerja sehari-hari, terutama pada rangkaian pengelolaan anggaran daerah, mulai dari penyusunan rencana, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban administrasinya.

Menurut Bupati, konsistensi dalam satu alur sistem pengelolaan keuangan menjadi kunci agar setiap tahapan bisa dipertanggungjawabkan secara penuh. Ia turut mengingatkan jajarannya untuk tidak memandang pengawasan sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga pemerintahan tetap berjalan sesuai koridor aturan, sebuah pengingat yang relevan mengingat kedudukan Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah kini membuat lembaga pengawas seperti BPK dapat menjangkau daerah ini secara lebih intensif.
“Ini mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bermartabat,” ujar Mesak, merujuk pada tujuan akhir dari penguatan tata kelola keuangan yang tengah didorongnya.
Dari sisi penegakan hukum, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Nabire, Ema Kristina Dogomo, menjelaskan bahwa kehadiran timnya dalam forum tersebut merupakan bagian dari permintaan Pemkab Nabire untuk membekali aparatur dengan pemahaman pencegahan korupsi. Materi yang disampaikan mencakup tahapan pencegahan sejak proses perencanaan anggaran, alur penanganan bila muncul pengaduan masyarakat, hingga mekanisme pelaporan dugaan tindak pidana korupsi di instansi pemerintah.

“Setiap program harus memiliki perencanaan yang jelas,” kata Ema, menekankan pentingnya kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dan aturan yang berlaku sejak tahap awal.
Kegiatan yang berlangsung dengan tema besar “Stop Korupsi: Tolak, Lawan, Laporkan!” ini diharapkan menjadi pijakan bagi seluruh perangkat daerah untuk memperketat pengawasan internal sekaligus memastikan setiap program pembangunan di Kabupaten Nabire benar-benar sampai pada tujuannya: pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.