Nabire – Akurasi data kependudukan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Nabire dalam mendukung penyusunan kebijakan dan pelayanan publik. Untuk mewujudkannya, Pemkab Nabire resmi meluncurkan Program Jemput Bola Administrasi Kependudukan (JEBOL) Dukcapil Tahun 2026, yang dimulai di Kampung Wanggar Sari, Distrik Wanggar, pada Selasa (22/7/2026).

Program ini digagas atas kesadaran bahwa banyak kebijakan dan bantuan pemerintah sangat bergantung pada ketersediaan data penduduk yang valid. Tanpa data yang akurat, bantuan berisiko tidak sampai kepada warga yang sebenarnya berhak menerimanya, sementara program pembangunan pun sulit disusun secara tepat sasaran.

Momen peluncuran program berlangsung di tengah masyarakat Wanggar Sari dan turut dihadiri Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Ahmad Ridwan, bersama Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun. Dari jajaran pemerintah daerah, hadir pula Bupati Nabire Mesak Magai, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bupati Mesak Magai dalam kesempatan itu mengingatkan bahwa pembenahan administrasi kependudukan bukan semata tugas pemerintah, melainkan hasil kerja bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), aparat kampung, ketua RT/RW, hingga warga itu sendiri. Menurutnya, seluruh penduduk Nabire perlu didata ulang agar setiap kebijakan yang disusun pemerintah benar-benar berpijak pada kondisi riil di lapangan, sekaligus memastikan hak dan pelayanan publik dapat dinikmati warga secara maksimal.

Pandangan tersebut turut ditegaskan Komarudin Watubun. Ia menilai keberhasilan berbagai program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial, sangat ditentukan oleh sejauh mana data kependudukan yang digunakan sudah akurat dan mutakhir.

Di lapangan, kehadiran layanan jemput bola ini langsung dirasakan manfaatnya oleh warga. Lian Hawo, salah satu warga Wanggar Sari, mengaku terbantu karena tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke kantor Dukcapil di kota hanya untuk mengurus dokumen kependudukan, sehingga waktu dan biaya yang biasanya dikeluarkan kini bisa dihemat.

Ke depan, Pemkab Nabire berharap program serupa dapat menjangkau lebih banyak kampung di Kabupaten Nabire, sehingga cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap dan valid semakin meluas, dan pelayanan publik dapat berjalan lebih tepat sasaran serta merata hingga ke pelosok wilayah.