Dinas Kehutanan

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN NABIRE

Dinas Kehutanan Kabupaten Nabire dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Nabire di pimpin oleh 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang, 7 orang Kepala Seksi, 3 orang Kepala Sub Bagian dan 1 orang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan mempunyai kewenangan otonomi daerah/presentralisasi di bidang kehutanan, yang dijabarkan sesuai fungsi Dinas Kehutanan Kabupaten Nabire berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 45 Tahun 2009 sebagai Berikut :

  1. Dinas Kehutanan Kabupaten Nabire merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah;
  2. Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  3. Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas Otonomi dan tugas Pembantuan;
  4. Dinas Kehutanan menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kehutanan;
  5. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kehutanan;
  6. Memberikan pembinaan dan pelaksanaan Tugas sesuai dengan bidang Kehutanan;
  7. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Struktur Organisasi

Kelembagaan Dinas Kehutanan Kabupaten Nabire mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Nabire sebagai berikut :

  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretaris, terdiri atas :
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  4. Sub Bagian Program dan Pelaporan
  5. Sub Bagian Keuangan
  6. Bidang Potensi Hutan , terdiri atas ;
  7. Seksi Inventarisasi Hutan
  8. Seksi Pengendalian Tata Guna Hutan
  9. Bidang Perlindungan Hutan , terdiri atas ;
  10. Seksi Konservasi
  11. Seksi Rehabilitasi Hutan
  12. Seksi Keamanan dan Penyuluhan Kehutanan
  13. Bidang Peredaran Hasil , Pengendalian Hutan, terdiri atas ;
  14. Seksi Peredaran Hasil Hutan
  15. Seksi Pengawasan Hasil Hutan
  16. Kelompok Jabatan Fungsional
  17. Unit Pelaksana Teknis Dinas

 

 

  1. A.   Kepala Dinas

kepala dinas menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang kehutanan;

2. Penyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang kehutanan;

4. Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah kabupaten;

5. Pengusulan penunjukkan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru;

6. Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala kabupaten dengan pertimbangan gubernur;

7. Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan;

8. Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta intitusi wilayah pengelolaan hutan;

9. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP;

10. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP;

11. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP;

12. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;

13. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi;

14. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit pemanfaatan hutan produksi;

15. Pertimbangan teknis untuk pengesahan dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam kabupaten;

16. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL;

17. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL;

18. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL;

19. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja dua puluh tahunan (jangka panjang) unit pemanfaatan hutan lindung;

20. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan (jangka menengah) unit pemanfaatan hutan lindung;

21. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja tahunan (jangka pendek) unit pemanfaatan hutan lindung;

22. Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi;

23. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK;

24. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK;

25. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHK;

26. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru skala kabupaten;

27. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru skala kabupaten;

28. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru skala kabupaten;

29. Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberinan perijinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala kabupaten;

30. Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat kabupaten;

31. Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat kabupaten;

32. Pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perijinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani;

33. Pemberian perijinan pemungutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi sakala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani;

34. Pemberina perijinan usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani;

35. Pertimbangan teknis pemberian ijin industri primer hasil hutan kayu;

36. Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kabupaten;

37. Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala kabupaten;

38. Penetapan lahan kritis skala kabupaten;

39. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS;

40. Penetapan rencana pengelolaan RHL;

41. Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan RHL diluar kawasan hutan;

42. Pelaksanaan RHL dan pemeliharaan hasil RHL skala kabupaten;

43. Pertimbangan teknis Reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan;

44. Penyusunan dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala kabupaten;

45. Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan;

46. Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan;

47. Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengaman hutan;

48. Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan;

49. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat kabupaten dan pemberian perijinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala kabupaten;

50. Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kabupaten;

51. Bimbingan, sepervisi, konsultasi, pemanfaatan dan evaluasi bidang kehutanan skala kabupaten;

52. Pengawasan terhadap efektifitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh kampung/masyarakat, kinerja penyelenggara kabupaten dan penyelenggaran oleh kampung/masyarakat di bidang kehutanan;

53. Penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kehutanan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan, semesteran dan akhir tahun;

54. Menyampaikan LAKIP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun;

55. Menyampaian laporan keuangan dan neraca Dinas Kehutanan per 31 Desember;

56. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

57. Melaporkan hasil kerja kepada atasan.

 

B. Sekretaris

Sekretaris Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan : Umum, Kepegawaian, Program, Pelaporan dan Keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris juga menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;

2. Pengelolaan Administrasi Keuangan;

3. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan;

4. Pengelolaan program dan pelaporan;

5. Melaksanakan koordinasi;

6. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

7. Melaporkan hasil kerja kepada atasan.

 

 

B. 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris di bidang umum dan kepegawaian.

Fungsi Sub bagian umum dan kepegawaian, antara lain :

1. Melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan;

2. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

3. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai dan administrasi pegawai;

4. Melaksanakan koordinasi;

5. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

6. Melaporkan hasil kerja kepada atasan.

 

B. 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris di bidang umum dan kepegawaian.

Fungsi Sub bagian program dan pelaporan, antara lain :

1. Melakukan pengumpulan bahan penyusunan rencana anggaran dan belanja dinas;

2. Melakukan pengumpulan analisis dan penyajian data statistik kehutanan;

3. Menyiapan bahan penyusunan rencana dan penyiapan bahan laporan dinas;

4. Melaksanakan evaluasi dan monitoring kegiatan yang terkait dengan perencanaan/program;

5. Melaksanakan koordinasi;

6. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

7. Melaporkan hasil kerja kepada atasan.

 

B. 3. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris di bidang keuangan.

Fungsi Sub bagian keuangan, antara lain :

1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dan belanja dinas;

2. Melakukan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi;

3. Melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan;

4. Menyusun laporan keuangan bulanan, triwulan, semsteran dan tahunan;

5. Melaksanakan koordinasi;

6. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

7. Melaporkan hasil kerja kepada atasan.

 

C. Bidang Perlindungan Hutan

Bidang Perlindungan Hutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan di Bidang Perlindungan Hutan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perlindunagn Hutan juga menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksankan program kerja di Bidang perlindungan hutan;

2. Menyiapkan dan menyampaikan informasi dan pertimbangan teknis kepada atasan menyangkut pelaksanakan kegiatan di bidang perlindungan hutan;

3. Melaksanakan koordinasi;

4. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

5. Melaporkan hasil kerja kepada atasan.

 

C. 1. Seksi Konservasi

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelindungan Hutan di bidang Konservasi.

Fungsi Seksi konservasi, antara lain :

1. Menyiapkan dan menyajikan data kerusakan hutan dan DAS;

2. Menyiapkan rancangan teknis pengendalian kerusakan hutan dan DAS;

3. Melaksanakan monitoring dan pengendalian terhadap kerusakan hutan dan DAS;

4. Melaksanakan koordinasi;

5. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

6. Melaporkan hasil kerja kepada atasan.

 

C. 2. Seksi Rehabilitasi Hutan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang perlindungan hutan di bidang rehabilitasi hutan.

Fungsi Seksi rehabilitasi hutan, antara lain :

1. Menyusun rencana teknis kegiatan rehabilitasi hutan;

2. Menyelenggarakan rencana, pengawasan, penyuluhan dan bimbingan untuk kegiatan reboisasi dan penghijauan;

3. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penggendalian terhadap pelaksanakan TPTI dan PMDH;

4. Melaksanakan koordinasi;

5. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

6. Melaporkan hasil kerja kepada atasan.

 

C. 3. Seksi Keamanan dan Penyuluhan Kehutanan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang perlindungan hutan di bidang keamanan dan penyuluhan kehutanan.

Fungsi Seksi keamanan dan penyuluhan kehutanan, antara lain :

1. Menyusun rencana teknis kegiatan pengamanan hutan dan penyuluhan kehutanan;

2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap personil POLHUT lingkup dinas kehutanan;

3. Melaksanakan koordinasi;

4. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

5. Melaporkan hasil kerja kepada atasan.

 

D. Bidang Potensi Kehutanan

Bidang Potensi Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan di bidang potensi kehutanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Potensi kehutanan juga menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksankan program kerja di bidang perencanaan dan tata guna hutan;

2. Menyiapkan dan menyampaikan informasi dan pertimbangan teknis kepada atasan menyangkut perencanaan dan tata guna hutan;

3. Melaksanakan koordinasi;

4. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

5. Melaporkan hasil kerja kepada atasan.

 

D. 1. Seksi Inventarisasi Hutan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Potensi Kehutanan di bidang inventarisasi hutan.

Fungsi Seksi Inventarisasi Hutan, antara lain :

1. Menyelenggarakan inventarisasi di kawasan hutan;

2. Melakukan pengukuran dan perpetaan kawasan hutan;

3. Menyiapkan dan menyajikan data hasil inventarisasi, pengukuran dan perpetaan;

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap data hasil inventarisasi pengukuran dan perpetaan;

5. Melaksanakan koordinasi;

6. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

7. Melaporkan hasil kerja kepada atasan.

 

D. 2. Seksi Pengedalian dan Tata Gunas Hutan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Potensi Kehutanan di bidang pengendalian dan tata guna hutan.

Fungsi Seksi Pengendalian dan tata guna hutan, antara lain :

1. Melaksanakan proses verifikasi perijinan menyangkut penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan;

2. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perijinan menyangkut penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan;

3. Menyiapkan dan menyajikan data menyampaikan laporan dinas;

4. Melaksanakan koordinasi;

5. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

6. Melaporkan hasil kerja kepada atasan.

 

E. Bidang Peredaran dan Pengawasan Hasil Hutan

Bidang Peredaran dan Pengawasan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan di bidang Peredaran dan pengawasan hasil hutan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Peredaran dan Pengawasan hasil Hutan juga menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan program kerja di bidang peredaran dan pengawasan hasil hutan kayu;

2. Menyiapkan dan melaksanakan prosedur Tata Usaha kayu (TUK) dan non kayu dan tata usaha iuran PSDH/DR;

3. Menyiapkan dan menyampaikan informasi dan pertimbangan teknis kepada atasan menyangkut kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan peredarannya;

4. Mengkoordinasikan petugas PUHH lingkup dinas kehutanan;

5. Melaksanakan koordinasi;

6. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

7. Melaporkan hasil kerja kepada atasan.

 

E. 1. Seksi Peredaran Hasil Hutan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Peredaran dan pengawasan hasil hutan di bidang peredaran hasil hutan.

Fungsi Seksi Peredaran hasil hutan, antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan kayu dan non kayu dan tata usaha PSDH/DR;

2. Menyiapkan rancangan usulan petugas PUHH lingkup dinas kehutanan;

3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap distribusi dokumen angkutan hasil hutan;

4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan iuran kehutanan dan retribusi daerah;

5. Melaksanakan koordinasi;

6. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

7. Melaporkan hasil kerja kepada atasan.

 

E. 2. Seksi Pengawasan Hasil Hutan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Peredaran dan pengawasan hasil hutan di bidang pengawasan hasil hutan.

Fungsi Seksi Pengawasan hasil hutan, antara lain :

1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian tata usaha kayu (TUK) dan non kayu;

2. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian produksi dan sarana produksi hasil hutan;

3. Melaksanakan koordinasi;

4. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;http://nabirekab.go.id/wp-admin/post.php?post=269&action=edit

5. Melaporkan hasil kerja kepada atasan.

 

F. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional dinas di lapangan. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) bertanggung jawab dalam pelaksanaanya langsung kepada kepala dinas dan secara operasionalnya dikoordinasikan oleh kepala distrik.

 

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dan tugas kehutanan secara proposional sesuai kebutuhan dan bertanggung jawab kerpada kepala Dinas Kehutanan.

Leave a Comment

*

code